Statistik gaji rata-rata
Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK di Kementerian Setneg RI
Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK mengatakan bahwa ada tujuh orang capim KPK tak hadir dalam tes tulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli 2024. Lantas, tujuh orang tersebut langsung dinyatakan gugur.
"Yang tidak hadir dinyatakan gugur. Mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis gugur," ujar Anggota Pansel Capim KPK Elwi Danil di lokasi.
Elwi menjelaskan bahwa tujuh orang yang tidak hadir itu tidak menjelaskan alasannya.
"(Alasan) Tidak ada. Dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," kata Elwi.
"Yang penting koordinasi. Dan kepentingan negara lebih besar, dan kepentingan rakyat lebih besar daripada seorang jabatan. Untuk negaranya yang besar, itu yang dipentingkan, itu yang dikedepankan, itu yang diangkat," kata Ike Edwin.
Lokasi prarekonstruksi penembakan siswa SMKN 4 Semarang oleh oknum polisi di Jalan Untung Suropati Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Irjen (Purn) Rikwanto memberikan nasihat untuk juniornya agar aparat kepolisian bisa mengukur diri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.
Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang menyikapi insiden penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig Zaenudin terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO hingga meninggal dunia.
"Saya hanya mengingatkan saja, bahwasannya anggota kepolisian, ini bekal, ya. Di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang tidak patroli, sedang jalan, ke suatu lokasi, apapun tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal-hal sebagai berikut," kata Rikwanto saat rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (3/12).
Menurut mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut, setiap anggota polri harus sadar soal posisi, jangan sampai salah langkah.
"Menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana itu harusnya anggota polri harus bisa mengukur diri. Mengukur diri itu saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil, atau pakaian dinas," lanjutnya.
Rikwanto juga menyatakan setiap anggota polisi juga harus mengerti kondisi dan bisa memetakan sebuah keadaan yang ditemui di lapangan.
"Atau saya sendiri berdua atau bersama kelompok. Yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas terhadap masyarakat atau terhadap calon pelaku itu," kata dia.
Tindakan baru bisa dilakukan kata dia, setelah dipastikan kalau kondisi itu harus segera disikapi.
POSBELITUNG.CO - Sejumlah teka-teki belum terjawab dalam kasus dugaan korupsi timah Rp271 triliun.
Setidaknya beberapa inisial, yang sempat mencuat terkait dalam bisnis tambang tersebut.
Adalah Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus yang buka suara.
Dia yakin, di balik bisnis timah yang melibatkan oknum pejabat PT Timah Tbk, pengusaha timah, hingga pesohor seperti Harvey Moeis ada bekingannya.
Tak hanya itu, Iskandar Sitorus juga mengungkapkan artis berinisial A, S, dan C terkoneksi kasus korupsi timah.
Namun, hingga saat ini, para inisial artis itu belum diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.
Termasuk sosok Jenderal bintang 4 tetap menjadi misteri.
Baca juga: Muncul Rumor Sosok Eks Jenderal B di Pusaran Korupsi Timah Terkait Jampidsus Dibuntuti Densus
Menurutnya, Jenderal bintang 4 itu sebagai beking bisnis tambang timah yang melibatkan Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi.
Iskandar Sitorus menyebutkan identitas bintang 4 itulah adalah seorang pria dan berinisial B.
Sebelumnya, Iskandar melontarkan inisial S, C, dan A terlibat menikmati uang kasus tambang timah Harvey Moeis.
Kemudian muncul inisial D, dan diduga merupakan seorang tokoh agama.
Munculnya soal nama inisial D tersebut kembali diungkap langsung oleh Iskandar Sitorus.
"Kami yakin pelaku kejahatan akan terbongkar. Bisa jadi yang menjadi publik figur, pesohor atau seperti pendakwah.
Kita kan belum tahu, biarkan Kejaksaan memeriksa," ujarnya di YouTube Uya Kuya.
Belum ada info gaji yang terdaftar. Tulis Gaji
tirto.id - Teddy Indra Wijaya atau yang lebih dikenal sebagai Mayor Teddy kembali menarik perhatian usai diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) bersama jajaran menteri negara lainnya, pada Senin (21/10/2024) lalu di Istana Negara, Jakarta.
Sorotan muncul tak cuma karena Teddy ajudan Prabowo, melainkan saat ini masih menjabat sebagai anggota TNI aktif. Dengan dua posisi yang didudukinya, Mayor Teddy artinya juga mendapat dua gaji, sebagai Seskab dan prajurit TNI.
Gaji sebagai Seskab diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, di mana gaji terendah yang didapatkan ASN ada di angka Rp1,69 juta per bulan dan tertinggi Rp6,37 juta per bulan.
Sementara itu, tunjangan untuk Seskab diatur terpisah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
"Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet," tulis Pasal 6 Ayat (1) beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).
Perlu diketahui, tunjangan kinerja tertinggi pada Kementerian Sekretariat Kabinet adalah untuk kelas jabatan 18, di mana yang terendah sebesar Rp2,5 juta dan tertinggi Rp46,9 juta.
Sementara itu, sebagai anggota TNI aktif, Mayor Teddy yang juga merupakan perwira menengah golongan IV mendapat gaji sekitar Rp3-4,9 juta per bulan. Selain itu, Mayor Teddy juga mendapat tunjangan sekitar Rp2,93 juta atau setara dengan kelas jabatan 7.
Belum lagi, sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penghasilan Prajurit TNI, prajurit TNI juga mendapatkan beberapa komponen penghasilan lain meliputi tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan umum, tunjangan kompensasi hingga tunjangan pajak.
Reporter: Qonita AzzahraPenulis: Qonita AzzahraEditor: Anggun P Situmorang
Pensiunan Jenderal Bintang 2 Polri Ingin KPK Jadi Polisinya Kasus Korupsi
Rabu, 31 Juli 2024 - 16:22 WIB
Jakarta, VIVA – Mantan Kapolda Lampung Irjen Pol (Purn) Ike Edwin membeberkan rencananya jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029. Ia menyebut, dirinya nanti ingin membuat KPK menjadi polisinya kasus korupsi di Indonesia.
Hal itu dikatakan Ike Edwin ketika dirinya baru saja rampung menjalani tes tulis calon pimpinan (capim) KPK di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekertariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli 2024.
"KPK itu harusnya polisinya korupsi, istilahnya itu, atau rajanya penanganan korupsi," ujar Ike Edwin di lokasi.
Sejumlah Capim KPK yang bakal menjalani tes tulis di Kementerian Setneg RI
Ike Edwin menjelaskan bahwa KPK itu merupakan lembaga yang luar biasa. Maka itu, ia menilai KPK harus bisa mengawasi penanganan korupsi di negara ini agar menjadi hebat, makmur, dan sejahtera.
Ia pun akan melakukan koordinasi dengan baik ketika menjadi pimpinan KPK. Tujuannya, untuk memperbaiki lembaga antirasuah.
"Hilangkan egoisnya, hilangkan merasa paling hebat. Nah itu harus hilang," kata Ike Edwin.
Ike Edwin mengaku percaya diri lolos dari tes tulis capim KPK hari ini. Lantas, ketika terpilih menjadi pimpinan KPK, Ike Edwin akan melakukan komunikasi dengan baik demi menjaga muruah KPK.
"Yang penting koordinasi. Dan kepentingan negara lebih besar, dan kepentingan rakyat lebih besar daripada seorang jabatan. Untuk negaranya yang besar, itu yang dipentingkan, itu yang dikedepankan, itu yang diangkat," kata Ike Edwin.
