BRILIAN ANDRIACITRA AMELIA, S.Pd
Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekretariat Gabungan Golongan Karya) pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971 sebagai Golkar (Golongan Karya). Partai Golongan Karya tidak resmi menjadi partai politik sampai tahun 1999, ketika itu diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk kontes pemilihan.
Partai Golongan Karya adalah partai politik yang berkuasa dari tahun 1971 hingga 1999, di bawah kepemimpinan Presiden Jenderal Besar TNI Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika Presiden Joko Widodo dari PDI-P terpilih pada tahun 2014, Partai Golongan Karya awalnya memilih untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal Prabowo Subianto, yang pada akhirnya kembali mengalihkan dukungannya kepada Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.[12]
Dalam perkembangannya, khususnya pasca Orde Baru, Partai Golkar berhasil bertransformasi menjadi partai modern yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi.[13] Pimpinan-pimpinan Partai Golkar juga berhasil menahkodai Golkar sebagai partai politik berpaham sentrisme yang merangkul semua golongan dengan mengedepankan semangat moderat.
sumber : https://id.wikipedia.org
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sejarah Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah Presiden Joko Widodo dengan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara negara, mendapatkan dukungan penuh dari PDI Perjuangan.
Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menegaskan, dukungan kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara penting, utamanya dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik
"Harapan PDI Perjuangan, lewat kebijakan peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan support UMKM. Sebab, jika menengok data 98 persen perekonomian bergerak karena aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Butuh aparatur yang SDM mumpuni, konsisten dalam melayani UMKM," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Jumat (18/8/2023).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menilai harus ada kesetaraan aparatur dan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, maka ada kesenjangan aparatur di dinas provinsi dengan relasinya untuk melayani pelaku UMKM.
Untuk itu, PDI Perjuangan dalam rangka mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat DIY, perlu dibarengi dengan kesejahteraan aparaturnya, ASN-nya harus sejahtera juga.
Jika melihat data kepegawaian baik ASN maupun tenaga bantu di Pemda DIY, ada PNS sebanyak 9497 dan P3K ASN 819. Lalu untuk tenaga P3K DIY atau tenaga bantu jumlahnya 3.010 dan tenaga outsourcing (data awal 2022) sebanyak 3.002.
"Fraksi PDI Perjuangan DIY berikan apresiasi usulan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 8 persen seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota APBN 2024. Ini di daerah harus di breakdown lebih detailnya," kata Dwi Wahyu Budiantoro.
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan, guna meningkatkan perekonomian nasional salah satu penggeraknya kemampuan, kapasitas belanja per kapita.
"Semakin sejahtera para ASN, semoga makin tingkatkan kinerja dan kualitas layanan publik nya," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Melalui peningkatan gaji ASN dan aparatur pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada rakyat. Kinerja pelayanan semakin baik ke depan.
"Adanya tambahan gaji, naiknya gaji ASN atau aparatur pemerintah tentu bisa dorong meningkatnya pemasukan aparatur. Harapan kita seiring naiknya pendapatan diikuti juga dengan kinerja kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Baiknya gaji bisa dorong bertumbuh nya perekonomian rakyat Indonesia," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM ini. (*)
black white green blue red orange yellow navi
Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110 Telp. (+6221) 3822951, 3822051 Fax. (+6221) 3843647 Email. [email protected]
Fraksi DPRD Kota Malang terdiri dari 6 Fraksi :
Fraksi PDI Perjuangan (12 Orang), Fraksi PKB (7 Orang), Fraksi PKS (6 Orang), Fraksi Gerindra (5 Orang), Fraksi Golkar-Nasdem-Psi (8 Orang) dan Fraksi Damai (Demokrat-Pan-Perindo) (7 Orang)
Yogyakarta, suarapasar.com : Sejumlah fraksi DPRD DIY menyoroti rencana upaya Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan di DIY pada tahun 2025 mendatang.
Sorotan itu diantaranya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan,Fraksi PKS, dan Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD DIY dengan agenda pemandangan umum Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan RAPBD 2025, Kamis (31/10/2024).
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan fraksi dibacakan juru bicara, Andriana Wulandari mengatakan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah menetapkan Tema Pembangunan yaitu “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”
Dari Tema Pembangunan tersebut diatas, PDI Perjuangan melihat bahwa Pembangunan Daerah ditekankan pada tujuan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang dimaknai sebagai sebuah “Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran”.
“Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif tidak hanya sekedar dimaknai pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran, namun juga membuka akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan dari kelompok rentan pembangunan antara lain: masyarakat miskin, kaum disabilitas, lansia, perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat terdampak lainnya dari adanya pembangunan,” kata Andriana.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menetapkan Prioritas Daerah diantaranya penurunan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan Antar Kelas Sosial dan Antar Wilayah, yang tentunya dalam kerangka upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan, merupakan niat mulia yang patut kita dukung bersama sebagai bentuk pengabdian kita semua kepada Tuhan, kepada Bangsa dan kepada Tanah air.
“Orang tidak dapat mengabdi pada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin.” Soekarno, 23 Oktober 1946,” lanjutnya.
PDI Perjuangan berpandangan upaya penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi membutuhkan peran kolaboratif dari Pemerintah, DPRD, serta sektor dunia usaha terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu menyerap hasil produksi masyarakat sebesar-besarnya.
“Sehingga skema pemberdayaan masyarakat berada dalam master plan yang berkelanjutan.Seberapa besarkah tingkat optimisme Pemerintah Daerah dalam mencapai target pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, terutama Penurunan Angka Kemiskinan, Angka Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah, mengingat berkurangnya Pendapatan dan Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya?” tuturnya.
Fraksi PKS melalui juru bicara Muhammad Syafii mempertanyakan perbedaan target penurunan angka kemiskinan pada APBD tahun 2024 sebesar menjadi 10,16% dengan target turun pada tahun 2025 dengan target 10-10,50.
“mohon penjelasan langkah-langkah dalam penurunan angka kemiskinan dan usaha apa saja untuk menaikan pendapatan warga miskin di DIY?,” kata Muhammad Syafii.
Fraksi PKB dalam pandangan umum dibacakan Ketua Fraksi Tri Nugroho mengatakan tema pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 adalah “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” tentu dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang DIY dalam mengatasi kemiskinan dan juga ketimpangan di DIY.
FPKB DPRD DIY menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM yang merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global.
“Selain itu, peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif saat ini. Maka dari itu, menurut kami (F-PKB) mengusulkan agar prioritas-sasaran serta program mengarah pada peningkatan SDM,” katanya. (Wds/drw)
YOGYAKARTA – Dua Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta, melakukan program internship atau magang di […]
Yogyakarta (ANTARA) - Langkah Presiden Joko Widodo dengan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara negara, mendapatkan dukungan penuh PDI Perjuangan. Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menegaskan dukungan kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara penting, utamanya dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik "Harapan PDI Perjuangan, lewat kebijakan peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan support UMKM, sebab jika menengok data 98 persen perekonomian bergerak karena aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Butuh aparatur yang SDM mumpuni, konsisten dalam melayani UMKM," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Jumat, 18/8/2023. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menilai harus ada kesetaraan aparatur dan kesejahteraan rakyat, kalau tidak, maka ada kesenjangan aparatur di dinas provinsi dengan relasinya untuk melayani pelaku UMKM. Untuk itu, PDI Perjuangan dalam rangka dukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat DIY, perlu dibarengi dengan kesejahteraan aparatur nya, ASN nya harus sejahtera juga. Jika melihat data kepegawaian baik ASN maupun tenaga bantu di pemerintahan DIY, ada PNS sebanyak 9497 dan P3K ASN 819. Lalu untuk tenaga P3K DIY atau tenaga bantu jumlahnya 3010 dan tenaga otsorsing (data awal 2022) 3002. "Fraksi PDI Perjuangan DIY berikan apresiasi usulan menaikan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 8 persen seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota APBN 2024, di daerah harus di breakdown lebih detailnya," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan guna meningkatkan perekonomian nasional salah satu penggeraknya kemampuan, kapasitas belanja per kapita. "Semakin sejahtera para ASN, semoga makin tingkatkan kinerja dan kualitas layanan publik nya," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui peningkatan gaji ASN dan aparatur pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada rakyat. Kinerja pelayanan semakin baik ke depan. "Adanya tambahan gaji, naiknya gaji ASN atau aparatur pemerintah tentu bisa dorong meningkatnya pemasukan aparatur. Harapan kita seiring naiknya pendapatan diikuti juga dengan kinerja kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Baiknya gaji bisa dorong bertumbuh nya perekonomian rakyat Indonesia," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM ini. (*)
Legislatif DPRD Kab. Lamandau Periode 2019-2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar)
